Regulasi PPDB Kota Malang 2016 Disorot

ppdb2016ikon
Foto : Copy Draft Perwal/Kep.Kadindik Kota Malang tentang Pedoman PPDB2016
MALANGUPDATE – Terkait sudah turunnya pedoman Pelaksanaan PPDB2016 Kota Malang, yaitu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Peraturan Walikota Malang No.9/2016 terkait sistem Penerimaan Peserta Didik Baru, maka Forum Diskusi Malang Pagi (FDMP) mengkaji dua draft regulasi tersebut pada Rabu malam (22/06/2016).

Ada beberapa point penting yang disorot pada kajian FDMP. Pertama terkait skema wilayah pada sistem Online Wilayah dan Kedua, kriteria prestasi yang didominasi olahraga dengan rumusan yang tidak detail. Hal yang disoroti adalah pada poin KEP.DINDIK yang mengatur Prestasi yang diperhitungkan pada jalur Online, dimana dipandang kontradiksi dengan pasal dalam PERWAL No9/2016, yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi keabsahan hasil PPDB.

“Aturan yang dibuat Dindik harus mengacu kepada aturan di atasnya yaitu Perwal. Namun nyatanya ada yang janggal. Perwal sudah bagus tetapi dalam keputusan Dindik ada yang tidak sesuai.” Beber Suhermanto, dari Litbang Malang Pagi. Dicontohkannya, dalam Perwal Kota Malang No. 9/2016 Pasal 8 (ayat 4) sudah jelas menyatakan bahwa Jalur Online Wilayah didasarkan pada pertimbangan Jarak Tempat Tinggal berdasarkan kewilayahan. Aturan ini sama dengan perintah yang mengikat. Namun kenyataannya bertolak belakang.

“Contoh, calon siswa dari Kelurahan Sumbersari dan Jatimulyo tidak berhak mengambil peluang Online Wilayah pada SMKN 2 padahal jaraknya sangat dekat dengan SMKN yang terletak di Jalan Raya Veteran ini. Beberapa Kelurahan yang jaraknya lebih jauh justru bisa mengikuti online wilayah di SMKN2. Lalu apa arti 162 pagu Online Wilayah di SMKN 2 bagi warga Sumbersari yang letaknya bersebelahan dengan sekolah tersebut?” ungkap Pria yang juga aktif pada riset layanan publik ini sambil membeberkan bahwa mengacu kepada Perwal maka penerapan sistem online berbasis wilayah ini banyak yang tidak sejalan, lebih terkesan ‘ujicoba’ (test-case) ketimbang sistem yang diproyeksikan menjadi pakem.

Aspek lain yang disorot dalam diskusi FDMP adalah jenis Prestasi yang dihitung (memiliki bobot) dalam penerimaan online, terutama pada klasifikasi/ kriteria prestasi yang diakui dalam rangka mendongkrak peluang masuk di jalur online serta rumus yang digunakan untuk menghitung bobot prestasi yang belum dibuka hingga saat ini.

“Pasal 7 Perwal No. 9/2016 jelas menekankan pentingnya mengakomodir prestasi yang bersifat kelimuan seperti juara dibidang lomba Penelitian Remaja dan Olimpiade Sains. Tetapi prestasi di bidang ‘nalar’ ini justru tidak ada sama sekali dalam kriteria prestasi untuk tingkat SMPN, kalah dengan prestasi fisik seperti Volly, tenis meja, renang, catur dan seni suara.” Lanjut Suhermanto sambil menunjukkan pasal 7 poin a Perwal No.9 Tahun 2016.
Kriteria jenis prestasi yang dihitung untuk menambah peluang lolos online memang cukup mengherankan semua peserta forum. Di SMPN 3 yang paling dipandang favorit misalnya, jenis prestasi yang diterima hanya pada Prestasi Seni Suara dan Catur, SMPN 1 Prestasi Seni (seni jenis apa tidak jelas) dan Tenis Meja, SMPN 5 Seni suara, Karate dan Panahan, SMPN 6 adalah Volly dan Bulutangkis. Sementara di SMPN 20 yang tergolong favorit prestasi yang diterima adalah Seni Tari, Pramuka dan (lagi-lagi) Volly. Tidak ada pagu untuk prestasi dibidang kepenulisan, pidato, dan KTI.Untuk prestasi di bidang agama seperti Seni Baca Al-Quran tingkat SMP hanya diakomodir di beberapa sekolah baru dan itupun bukan sekolah unggulan, seperti di SMPN 26 dan SMPN 27 (ex Satu Atap Lesanpuro). Di tingkat SMP pada konteks PPDB Kota Bermartabat ini, siswa yang juara di lapangan volly dan bulutangkis lebih beruntung dibanding Qori/Qoriah Berprestasi.

Untuk tingkat SMK, prestasi di bidang Karya Tulis dan Ilmiah hampir tidak punya tempat. Di SMKN 1 misalnya yang umumnya diminati mayoritas pelajar putri hanya menerima prestasi di bidang Sepakbola, Al-Banjari, dan Tinju. Seni Tari justru dihargai di SMKN 4 (Grafika) yang peminatnya mayoritas pelajar putra. Di SMAN 2 yang terbilang pelopor penerapan sistem SKS layaknya di Perguruan Tinggi anehnya lebih menghitung prestasi di bidang Renang, Volly, Basket, dan Karawitan + Sinden + Dalang.

“Lampiran III Keputusan Dindik itu penting dicermati. Selain selain aturannya telat dikeluarkan dan tidak mencerminkan visi yang cerdas juga tidak jelas rumus hitungan bobot nilai prestasi di jalur yang sudah murni online. Jika hal itu tidak tercantum dalam regulasi sebagai dasar hukumnya maka penerapan sistemnya dapat dikatakan subjektif. Dan ini membuka celah adanya sengketa hasil PPDB,” tutup Suhermanto sambil menginformasikan dalam waktu dekat FDMP akan menggelar diskusi terbuka dengan mengikutsertakan unsur DPRD, LSM, Ombudsman, dan Biro Hukum Malang Pagi. (tim/red.)

You May Also Like

Leave a Reply