Bapeten Desak Revisi UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran

MALANGUPDATE-Revisi Undang Undang (UU) Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran saat ini sudah cukup mendesak untuk segera direalisasikan. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Prof DR Jazi Eko Istianto saat menghelat konsultasi publik RUU ini di Swiss Bel Inn Hotel Malang, Selasa (7/3/) lalu.
“Undang-undang ini tidak mengalami perubahan dan penyesuaian sejak disahkan 20 tahun lalu, atau tepatnya pada tahun 1997, sehingga dinamika, isu nasional maupun internasional terkait perkembangan ketenaganukliran harus dipertimbangkan dalam RUU ini,” tuturnya kepada wartawan.
Jazi menjelaskan, tenaga nuklir selama ini selalu dikonotasikan dengan bom maupun senjata pemusnah massal radioaktif. Tenaga
nuklir ada dalam hampir setiap aspek kehidupan, seperti di bidang kedokteran dan industri. Bapeten sendiri merupakan lembaga yang bertugas mengawasi penggunaan tenaga nuklir di berbagai bidang ini.
Ia menegaskan, selama ini telah memiliki standar pengawasan ketat. Seperti untuk penggunaan di Rumah Sakit, tiap alat
beradioaktif yang dipakai untuk tindakan medis, harus bersertifikat Bapeten. “Stiker hijau pada alatnya berarti aman, sebaliknya merah berarti tanda tidak aman, sehingga masyarakat berhak tahu dan dapat mengajukan komplain jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan standar ini,” paparnya.
Proses dan pembahasan RUU Perubahan UU Nomor 10/1997 itu akan melibatkan sejumlah instansi terkait, seperti Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), sejumlah Kementerian, Perguruan Tinggi (PT), serta instansi terkait lainnya.
Konsultasi publik tersebut dihadiri pula oleh Direktur Pengaturan Pengawasan Instalasi dan Bahan Nuklir Dr Yudi Pramono dan Wakil Rektor IV Universitas Brawijaya Malang, Dr Moch Sasmito Djati MS. (putra)

You May Also Like

Leave a Reply