Perda Kawasan Tanpa Rokok Masih Rawan Resistensi

MALANGUPDATE-Rancangan peraturan daerah (ranperda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Malang dinilai masih belum adil dan berimbang.
Hal ini diungkapkan Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) Budidoyo dalam Diskusi Interaktif Urun Rembug Untuk Perda yang Implementatif dan Berkeadilan di Kota Malang yang digelar Pakta Konsumen, sore tadi di Baiduri Sepah Cafe, Jumat (4/8/2017).
“Penyebabnya ketika disusun tidak melibatkan semua stakeholder, sehingga saat dikeluarkan masih banyak resistensi atau penolakan,” jelasnya.
Budidoyo menambahkan, pihaknya justru ingin perda KTR ini nantinya dapat dilaksanakan dengan baik.
“Salah satunya masih belum tercantum kewajiban Pemkot Malang maupun pelaku usaha untuk menyediakan tempat merokok di kawasan bebas rokok,” katanya.
Hal ini merujuk pada pernyataan Kabid Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinkes Malang Husnul Muarif , yang juga hadir sebagai pembicara dalam diskusi ini, bahwa Perda ini pada intinya bukan mengurangi jumlah perokok, tapi melokalisir.
“Pada sejumlah KTR harus juga disediakan tempat merokok, agar orang tidak punya kecenderungan untuk melanggar,” ujarnya.

Urun
Urun Rembug – Diskusi Interaktif Urun Rembug Untuk Perda yang Implementatif dan Berkeadilan di Kota Malang yang diselenggarakan Pakta Konsumen, Jumat (4/8/2017).

Sementara itu, pengamat kebijakan publik Fadillah Putra mengatakan bahwa draft ranperda KTR ini ada yang bermakna bias. “Salah satunya adalah ketidakjelasan poin tempat umum dan sejenisnya, yang membuat terjadi pelanggaran akibat salah penafsiran,” terangnya.
Fadillah juga menyoroti adanya pseudo science, yaitu penggunaan istilah yang seolah-olah sudah dibuktikan secara ilmiah.
“Apakah betul merokok menyebabkan seperti yang tercantum pada bungkusnya? Harus jelas apakah hal tersebut hasil kajian asli secara ilmiah atau hanya kutipan dari berbagai sumber,” tambahnya.
Hananto Wibisono dari Pakta Konsumen sebagai penyelenggara mengatakan, diskusi ini digelar untuk menyikapi agar Perda Kawasan Tanpa Rokok bisa implementasikan di Kota Malang khususnya maupun daerah lain.
“Saat ini sudah ada 514 kota/kabupaten yang punya KTR, tapi 60 persen atau sebanyak 258 kota/kabupaten di antaranya exesive atau melampaui hukum di atasnya, yang berarti Perdanya tidak implementatif,” tandasnya.(putra)

Foto: malangupdate/putra

You May Also Like

Leave a Reply